Ketua DPD NasDem Jeneponto Angkat Bicara, Tolak Keras Cover Tempo yang Dinilai Menyesatkan Partai

JENEPONTO, SULSEL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Jeneponto, H. Paris Yasir angkat bicara terkait framing cover majalah Tempo edisi 12 April 2026 yang memuat penggunaan frasa "PT NasDem Indonesia Raya Tbk".

Narasi tersebut, seolah menampar dan melukai partai dan figur Ketua Umum Surya Paloh yang mengarah pada bentuk penyajian mendiskreditkan dan tidak mencerminkan kritik sehat dalam demokrasi.

Baca juga: Milad 1 Tahun Gerakan Rakyat, DPD GR Gowa Tunjukkan Soliditas dan Kepedulian

Orang nomor satu di Jeneponto itu, menegaskan bahwa partai NasDem lahir dari organisasi kemasyarakatan (ormas) bukan lahir dari entitas bisnis yang bisa diperjual belikan. NasDem berkomitmen pada visi dan misi utama, yakni menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia serta gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan.

"Saya atas nama Ketua DPD NasDem Jeneponto beserta seluruh pengurus menolak keras framing cover majalah Tempo yang terkesan menyesatkan partai dan Ketua Umum Kami, " tegas Paris Yasir dalam keterangan resminya usai menggelar rapat di Rumah jabatan Bupati (Rujab) pada Jumat (17/4/2026).

Baca juga: Bidik Pemilih Muda 2029, Muda Bergerak Sulsel Perkuat Soliditas dan Program Strategis

Pada kesempatan tersebut, hadir Sekertaris DPD NasDem Jeneponto, H. Baharuddin Kian, Wakil Ketua DPD NasDem, Asprianto Dg Rani, Bendahara DPD NasDem, Irfan Iskandar, anggota DPRD Jeneponto, Sumarni Kr. Layu, dan H. Sahiri serta Tenaga Admin Sekertariat NasDem Jeneponto Wawan Kurniawan. 

Baca juga: Momentum HUT Ke-1, Gerakan Rakyat Sulsel Bahas Rencana Strategis dan Penguatan Organisasi

Ia menyetil media Tempo, meski pihaknya menghormati kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Namun, kebebasan itu harus disertai akurasi data, mengepankan etika jurnalistik dan tetap proporsional dalam menyajikan sebuah pemberitaan ke publik.

Menurutnya, ketika hal tersebut tidak diindahkan atau menyampaikan kritik melalui visual dalam bentuk opini tentu berpotensi melahirkan persepsi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Baca juga: Ketiadaan PP Pemekaran Daerah Dinilai Rugikan Rakyat, KOMPPAK Luteng Surati Presiden

Paris menekankan bahwa partai yang dipimpinnya tersebut bukanlah anti terhadap kritikan, tetapi ia menolak keras setiap bentuk opini yang menyesatkan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. 

Olehnya itu, Paris mendesak adanya klarifikasi terbuka terhadap produk jurnalistik yang dinilai melampaui batas etika. Sebab, hal ini menjadi kemarahan bagi kader NasDem di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Kita berharap adanya permintaan maaf dari pihak manajemen Tempo dan mendesak adanya klarifikasi secara terbuka, " jelasnya. (**)